Sikap RUU Pendidikan Kedokteran

Image

Pendidikan Kedokteran merupakan suatu sistem pendidikan yang sangat krusial dalam mencetak dokter-dokter dengan kompetensi dan dedikasi tinggi dalam profesinya untuk mengabdi kepada masyarakat. Tentunya dibutuhkan suatu aturan yang baku dan terstandardisasi untuk mengatur sistem pendidikan kedokteran tersebut, karena sistem pendidikan kedokteran meliputi komponen-komponen penyusun yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk itulah pendidikan kedokteran perlu diatur dalam sebuah Undang-Undang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran mulai dari tenaga pendidik, mahasiswa, pendanaan, rumah sakit pendidikan dan lain sebagainya.

Sejak tahun 2011, pemerintah telah mengajukan draft RUU Pendidikan Kedokteran. Berbagai pro dan kontra muncul sebagai reaksi terhadap dikeluarkannya draft tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak institusi yang ikut mengkaji dan memberikan koreksi terhadap isi dari draft tersebut sehingga dikeluarkanlah draft terbaru tanggal 9 April 2012.

Jika dilihat dari isi draft terbaru ini, sudah cukup banyak perbaikan yang signifikan. Kami selaku seksi Kajian Strategis Ilmiah Senat Mahasiswa FK UNPAD 2012, juga melakukan pengkajian terhadap draft RUU Pendidikan Kedokteran tersebut. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan kami yang akan diuraikan berikut ini.

Dalam pasal 7 ayat 2 draft RUU Pendidikan Dokter tgl 9 April 2012, menyatakan bahwa “Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan organisasi profesi”.

Berdasarkan ayat ini, kami menginterpretasikan bahwa pendidikan spesialis dan subspesialis berada di bawah tanggung jawab Fakultas Kedokteran yang bekerjasama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI). Kami menyatakan setuju dengan pasal tersebut karena spesialis dan subspesialis adalah suatu pendidikan lanjutan yang bertujuan untuk mencapai kompetensi yang baru. Untuk itu, proses pencapaian ini harus diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan pula dalam hal ini Fakultas Kedokteran. Tujuannya agar pendidikan spesialis dan subspesialis ini memiliki standar pendidikan yang baku dan terarah. Namun, Fakultas kedokteran harus menyiapkan sarana dan tenaga pendidik yang lebih banyak lagi demi terselenggaranya pendidikan ini.

Untuk mendukung fungsi Fakultas Kedokteran sebagai penyelenggara pendidikan spesialis dan subspesialis, perlu adanya kerjasama dengan pihak kolegium untuk mempertahankan keterampilan klinis para calon dokter spesialis dan subspesialis. Dengan terjalinnya kerjasama ini, diharapkan tercapainya pendidikan spesialis dan subspesialis yang baku dan terarah.

Selanjutnya pasal 46 ayat 4 menyatakan bahwa “Kewajiban mengikuti penempatan kerja sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi dokter atau dokter gigi yang akan menjadi dosen biomedis, dosen bioetika/humaniora kesehatan, dosen kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat, peneliti, atau anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Republik Indonesia.” Pasal ini menunjukkan bahwa penempatan kerja ikatan dinas sementara tidak berlaku bagi dokter atau dokter gigi yang akan menjadi dosen biomedis, dosen bioetika dan sebagainya, padahal menurut kami setiap dokter, baik klinis maupun non klinis, perlu memahami secara mendalam mengenai kondisi kesehatan masyarakat di berbagai daerah. Karena sebenarnya dalam mengajar, para calon dosen ini seharusnya membicarakan fakta kesehatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan dengan menjalani penempatan kerja ikatan dinas, para calon dokter ini akan merasakan secara langsung kondisi kesehatan di masyarakat. Selain itu mereka juga secara pribadi akan mendapatkan manfaat dengan mengikuti ikatan dinas tersebut. Sehingga kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali pasal ini.

Kami berharap beberapa hal diatas dapat menjadi bahan pertimbangan lagi bagi pemerintah sebelum RUU ini benar-benar disahkan. Terlebih lagi, kami menyarankan agar RUU Pendidikan Tinggi dapat lebih dulu disahkan sebelum RUU Pendidikan Kedokteran karena pendidikan kedokteran sejatinya berada di bawah pendidikan tinggi.

Jatinangor, 19 April 2012 – Kastil Senat Mahasiswa FK Unpad

One thought on “Sikap RUU Pendidikan Kedokteran

  1. Pingback: Hasil Kajian Aspirasi RUU Pendidikan Kedokteran « Senat Mahasiswa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s