JAMPERSAL

Angka kematian ibu dan bayi baru lahir (AKI dan AKB) di Indonesia masih terbilang tinggi, terutama di daerah Jawa Barat. Hal ini disebabkan masih banyak ibu yang melahirkan bukan di tenaga kesehatan (di paraji, dukun beranak, dll). Selain itu, hal ini  juga disebabkan oleh 4 Terlalu (terlalu banyak, terlalu rapat, terlalu muda) dan 3 Terlambat (terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan, terlambat dirujuk ke sistem pelayanan kesehatan lanjutan, dan terlambat dideteksi komplikasi selama kehamilan oleh tenaga kesehatan).

Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang ditujukan untuk semua ibu hamil dan melahirkan di semua lapisan masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk masyarakat miskin saja karena masyarakat miskin sudah dicover oleh Jamksesmas. Selain tiu, tujuan utama dari Jampersal ini adalah untuk menurunkan AKI dan AKB di Indonesia, dimana AKI dan AKB tidak hanya berasal dari golongan orang kurang mampu saja. Program ini juga memliki tujuan khusus yaitu menggoalkan program WHO yaitu MDG’s untuk tahun 2015, terutama poin nomor 4 dan 5 yaitu tentang kesehatan anak dan ibu hamil.

Program Jampersal ini mencakup empat kali PNC (Prenatal Care), persalinan, empat kali ANC (Antenatal Care), dan satu kali program KB. Program Jampersal ini seluruhnya dijamin oleh pemerintah sehingga masyarakat yang mengikuti program ini tidak dipungut biaya apapun (syarat dan ketentuan berlaku). Syarat yang diperlukan untuk mengikuti program jampersal ini terbilang sangat mudah, hanya perlu membawa KTP Indonesia dan selalu membawa buku KIA apabila ingin melakukan pemeriksaan. Sedangkan ketentuannya, peserta harus bersedia ditempatkan di kelas 3.

Program Jampersal ini sudah berjalan sejak 2011. Namun, pada pelaksanaannya, ternyata masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ada tiga  poin besar yang kami soroti, yaitu:

  1. Biaya
  2. Sosialisasi
  3. Pelayanan

Dalam kajian kami, kami berfokus pada masalah pembiayaan dan promosi Jampersal. Masalah yang kami temukan dalam pembiayaan Jampersal ini antara lain:

  1. Biaya yang ditanggung pemerintah untuk setiap persalinan adalah sebesar Rp. 500.000,. Angka ini masih sangat kecil sehingga banyak bidan yang tidak menandatangani MoU untuk melaksanakan Jampersal ini. Bahkan, dapat pula dijumpai kasus di sebuah daerah (Kabupaten X) dimana bidan praktik mandiri penyelenggara Jampersal hanya mendapat jumlah klaim sebesar Rp.350.000,- untuk persalinan normal (seharusnya Rp. 500.000,-)
  2. Lamanya jumlah klaim yang dicairkan (hal ini disebabkan masalah administrasi dimana bidan kurang teliti dalam pengarsipan sehingga mempersulit petugas verifikator dan akhirnya memperlambat dibayarnya klaim)

Sedangkan, masalah dalam bidang promosi adalah masih ada daerah yang belum terpapar sama sekali mengenai program Jampersal ini.

Dalam bidang pelayanan, permasalahan terjadi dapaet terlihat dari kasus-kasus yang sering terjadi. Ternyata masih ada kasus-kasus penyimpangan dari pelaksanaan Jampersal seperti pasien yang ketika dirujuk ke RS sempat ditolak dan dialihkan ke RS lain, serta penanganannya yang lambat. Adapula kasus dimana bidan pelaksana program Jampersal tidak mengetahui juklak juknis Jampersal.

Dari permasalahan di atas, kami ingin memberikan beberapa solusi, yakni:

  1. Pengkajian ulang tarif yg ditanggung pemerintah (merata-ratakan penghasilan bidan di kota besar sebagai standar baru) sehingga tidak ada alasan lagi bagi bidan untuk tidak menandatangani MoU.
  2. Lebih gencarnya promosi Jampersal secara efektif dan efisien ke semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan cara-cara yang lebih kreatif dan inovatif.
  3. Masalah-masalah teknis seperti inilah yang melatarbelakangi kami untuk mengusulkan solusi agar dibentuk sebuah Badan Pengawas Operasional Jaminan Persalinan.

Ternyata, permasalahannya tidak hanya sebatas hal tersebut saja, melainkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala RS Ibu dan Anak Kota Bandung daerah Buah Batu (dr. Nina); Ibu Bidan pengurus IBI Kabupaten Bandung (Ibu Trisnaeni) dan Ibu Bidan Kepala Puskesmas Jatinangor didapati permasalahan lain seperti:

  1. Biaya klaim untuk persalinan normal sebesar Rp.500.000,- sudah termasuk transportasi sehingga bidan merasa keberatan
  2. Belum ada peraturan pemerintah yang jelas tentang keharusan bidan/dokter praktik mandiri untuk mengikuti program Jampersal sehingga menimbulkan kesenjangan antar bidan/dokter
  3. Adanya perbedaan biaya klaim di setiap tipe RS (semakin tinggi tipe RSnya, semakin besar klaim yang didapat) untuk setiap kasus dengan tindakan medis yang sama
  4. Program jampersal tidak dibatasi untuk anak ke-1 dan 2 atau kelahiran ke-1 dan 2 saja, oleh karena itu banyak masyarakat yang menggunakan program Jampersal meskipun sudah memiliki anak lebih dari 2
  5. Meskipun pihak bidan/dokter sudah menghimbau dengan susah payah masyarakat agar menggunakan KB, pihak BKKBN tidak mendukung dengan mengeluarkan pernyataan bahwa “KB adalah hak masyarakat, tidak bisa dipaksakan”

Dengan Solusi:

  1. Sosialisasi mengenai pelaksanaan teknis Jampersal harus lebih gencar lagi dilakukan bukan hanya untuk masyarakat tapi juga pada tenaga kesehatan secara efektif dan efisien (bidan, dokter, pihak BKKBN, pihak RS, dll) agar tidak ada kesimpangsiuran mengenai cakupan biaya klaim, penggunaan KB, dan hal-hal teknis lainnya
  2. Adanya keharusan masyarakat untuk menggunakan KB sebagai syarat untuk mengikuti program Jampersal karena apabila tidak, masyarakat akan merasa sangat difasilitasi untuk memiliki banyak anak dan akibatnya (khususnya untuk keluarga yang kurang mapan) kualitas hidup dari keluarga tersebut akan menurun

Sosialisasi yang menjadi poin penting sebagai masalah Jampersal mendorong kami untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang Jampersal. Hal ini dilakukan dengan menyebar kuesioner (walaupun hanya dengan jumlah yang sangat sedikit) di Puskesmas Jatinangor. Didapati hasil kuesioner sebagai berikut.

Dari 20 sampel kuesioner, 16 orang diantaranya sudah mengetahui program Jampersal dan 4 orang sisanya tidak mengetahui.

Persoalan Jampersal pun tidak luput dari sorotan pegiat Kastrat ISMKI Wilayah 2 dengan mengadakan FMB Wilayah 2 pada 5-7 Oktober lalu.  Pada sesi advokasi ini menghadirkan perwakilan dari KaYankes Dinkes Tangerang Selatan (drg. Andi Fatmawati, MMKes) dan perwakilan dari Koor Pelaksana Program PB IDI (dr. Eddi Junaidi, SpOG, SH, Mkes) untuk selanjutnya diadvokasikan kepada pihak Kemenkes.

Menghasilkan surat pernyataan dukungan yang isinya:

  1. Mendesak pemerintah untuk merevisi Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan tahun 2013 meliputi pelayanan, pembiayaan, dan sosialisasi Jaminan Persalinan
  2. Membentuk Badan Pengawas Operasional Jaminan Persalinan yang bersifat independen
  3. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan tarif pembiayaan Jaminan Persalinan di tingkat primer yang disesuaikan dengan hasil peninjauan kembali
  4. Mendesak pemerintah untuk menyamaratakn tarif pembiayaan Jaminan Persalinan di tingkat lanjutan untuk tindakan medis yang sama
  5. Pemberian kartu Jaminan Persalinan yang berlaku di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia
  6. Mewajibkan bidan di seluruh Indonesia untuk mengikuti program Jaminan Persalinan
  7. Mensosialisasikan informasi mengenai Jaminan Persalinan yang bersifat persuasif ke seluruh elemen yang terkait, khususnya tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemerintah secara efektif dan efisien

Semoga permasalahan Jampersal ini dapat segera teratasi untuk Ibu dan Anak Indonesia yang sehat.

Seksi Kajian Strategis Ilmiah Senat Mahasiswa FK Unpad

3 thoughts on “JAMPERSAL

  1. Kajian teman2 lebih mengarah kepada kenapa jampersal tidak berjalan seperti diharapkan, bukan kenapa jampersal adalah solusi yang diambil oleh pemerintah untuk menurunkan AKI/AKB.

    Boleh sih seperti itu. Hanya saja goal besarnya kan menurunkan AKI/AKB, masalahnya sudah diidentifikasi (4 terlambat/ 3 terlalu). Kenapa solusinya ke pembiayaan? Apakah betul pembiayaan menjadi akar masalah? Bila iya, pembiayaan seperti apakah yang menjadi solusi? Apakah Jampersal sudah memenuhi kriteria untuk solusi pembiayaan tersebut? Darimana keluar angka 500ribu? Bila ada selisih, siapa yang mau menalangi?

    Bila ya, baru kita berbicara bagaimana Jampersal harus dijalankan. Kemudian apa kendalanya. Nah rekomendasinya apa betul seperti itu?

    Belajar lagi ya teman2.

    DJ

    • Assalamualaikum wr wb, saya dari pihak Internal (KASTIL) mau ngasih penjelasan dikit nih. . .
      Kenapa lebih mengarah ke “Kesalahan” pada Jampersal, karena memang tujuan utamanya adalah evaluasi, bukan mengetahui maksud dari pemerintah kenapa memilih jampersal untuk menurunkan AKI/AKB

      Kenapa masalahnya ke pembiayaan? karena dari data 2 kalli wawancara sumber utamanya seperti itu.
      Untuk solusi dari pihak internal maupun pihak yang diwawancara pun mempunyai solusi masing-masing
      1. Dari pihak Internal (Kastil) memiliki solusi untuk mengkaji ulang jumlah biaya yang ditanggung dengan cara : menghitung jumlah penghasilan tenaga kesehatan untuk membantu proses persalinan rata-rata dari kota-kota besar, jadi diharapkan tidak ada alasan dari pihak tenaga kesehatan untuk tidak mengikuti program Jampersal ini dari segi ekonomi
      2. Dari pihak “Lapangan” mengatakan bahwa jumlah yang 500 ribu itu sebenarnya sudah cukup, tetapi pemerintah belum memberikan batasan yang jelas, sampai mana saja pembiayaan itu ditanggung (biaya mobil ambulan, biaya supirnya, dll)

      Kalau kriteria Jampersal sudah memenuhi kriteria ini atau belum, kalau menurut saya pribadi jawabannya adalah BELUM
      hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga kesehatan yang belum mengikuti program Jampersal ini.

      Nah kalau 500 ribu itu keluar darimana, jujur saja sayabelum tahu darimana angka 500 ribu itu keluar, dari yang awalnya 350 ribu jadi 500 ribu, saya belum tahu pemerintah menghitungnya darimana :(

      Kalau masalah Selisih semua dana jampersal ini MURNI dari APBN kok, jadi Pemerintah yang nanggung biaya operasional ini semua. Kalaupun ada selisih itu juga tanggung jawab pemerintah, karena program ini juga program pemerintah pusat.

      Saya kira rekomendasi solusi dari pihak internal (KASTIL) sih kurang lebih begitu, maf kalau ada salah kata atau keterangan, tapi saya setuju kalau kita mesti belajar banyak lagi tentang kajian seperti ini. Karena minimnya source data yang digunakan, jadi harus ditingkatkan lagi reliabilitasnya nih, hehehe.

      BTW makasih atas saran dan masukannya kang, hatur nuhuuun
      Wasslam

      –KASTIL2102–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s